Portal Infokom

Media infokom Terpercaya

Zulkifli S Ekomei : SAATNYA RAKYAT MENINGGALKAN PARTAI POLITIK

Oleh : Zulkifli S Ekomei

Jakarta, PortalInfokom.id – Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini negara dalam keadaan darurat, terjadi krisis multi dimensi, khususnya krisis keuangan yang diperparah oleh pandemi virus Corona, sehingga dalam suasana seperti inilah kepemimpinan seseorang diuji.

Salah satu sebab utama terjadinya krisis keuangan adalah banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para petinggi partai, yang dikorupsi tidak hanya APBN, bahkan simpanan rakyatpun diembat hingga ke akar-akarnya, seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Taspen, dan lain-lain.

Pejabat yang dipilih oleh petinggi partai sejak kedaulatan rakyat dirampok oleh partai-partai dengan melakukan kudeta konstitusi terhadap UUD’45, adalah Presiden beserta jajaran kabinetnya terkesan kebingungan menghadapi situasi ini, tercermin dari pernyataannya yang tidak konsisten, mencla-mencle, yang makin menimbulkan krisis kepercayaan rakyat.

Ironisnya tidak muncul satupun pernyataan apalagi tindakan para wakil rakyat yang duduk di Senayan, sehingga menimbulkan kesan bahwa mereka sebetulnya memang TIDAK LAYAK MENJADI WAKIL RAKYAT, bisanya cuma minta fasilitas dan mengeruk uang baik secara resmi maupun dari komisi proyek-proyek, tip dari calon pejabat eksekutif yang di “fit and proper” oleh mereka dengan cara menyogok.

Ini sudah menjadi rahasia umum bahwa pejabat yang di “fit and proper” harus menyetorkan uang agar lolos, sehingga pejabat yang lolos sangat rendah kualitasnya bahkan ada yang tersangkut masalah hukum.

Kualitas para wakil rakyat yang seperti ini, sudah selayaknya dicabut mandatnya oleh rakyat yang diwakilinya dan ini merupakan tanggung jawab para petinggi partai, sehingga layak juga rakyat meminta pertanggung jawaban para petinggi partai.

Saya sebagai penggugat yang menggugat mereka, hingga selesainya atau tepatnya gagalnya proses mediasi, tidak satupun yang menghargai institusi hukum dalam hal ini pengadilan, terbukti persidangan hanya dihadiri oleh satu partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan.

Kalau mereka sudah tidak menghargai hukum, padahal mereka yang membuat produk-produk hukum seperti Undang-undang, maka jangan salahkan rakyat pemilih yang akan menggunakan hukumnya sendiri.

Mayoritas rakyat akhirnya menyadari bahwa kegaduhan politik selama ini tidak lagi terkait dengan kepentingan rakyat, tetapi kegaduhan antarelit politik sendiri yang sifatnya hanya memikirkan diri dan kepentingan kelompoknya saja. Itu yang disebut atraksi politik. Maka pada saatnya saya yakin akan timbul public distrust terhadap partai politik (parpol), dan para elitnya, hal ini pasti akan mengimbas kepada pemerintah itu sendiri.

Implikasi politis itu bersifat pararel atau berbanding lurus, artinya melemahnya (peran) parpol terhadap rakyat berbanding implikasinya kepada pemerintah, khususnya dalam rangka meraih public trust. Jadi rakyat akan berpikir ulang tentang fungsi partai politik sebenarnya. Dan jika sudah pada taraf yang tidak bisa ditolerir oleh masyarakat, pasti duaaarrr!! Meledak sebagai bentuk kemarahan rakyat yang tidak akan bisa dibendung oleh siapapun.

Tinggal kita tunggu apa yang akan dilakukan rakyat terhadap mereka, rakyat yang tertindas pasti punya batas kesabaran, dan kondisi saat ini memungkinkan untuk terjadinya hal itu. Ekonomi sulit, situasi tidak menentu, nyawa rakyat dipertaruhkan dengan datangnya pagebluk, dan tidak ada kehadiran pemimpin…ini pas sebagai trigger pemicu ledakan kemarahan.

Wallahua’lam…

Salam Patriot Proklamasi!

Tinggalkan Balasan