MPR TIDAK BERWENANG MENGUBAH/AMANDEMEN UUD 1945

Oleh : Adv.Syarifuddin Simbolon, SH.

Pada tanggal 7 Agustus 2018, saya Adv. Syarifuddin Simbolon, SH., bersama dengan Tim Perumus Majelis Bangsa Indonesia (MBI) bertemu dengan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., untuk menyampaikan pandangan hukum, antara lain :

Tentang Kedudukan Bangsa Indonesia sebagai Pemilik Negeri dan Negara Indonesia.

UUD 1945 merupakan produk Bangsa Indonesia yang perumusannya dimulai dari BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)  hingga PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). UUD 1945 bukanlah hasil dari rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), melainkan MPR itulah sebagai hasil turunan dari UUD 1945. UUD 1945 memberi mandat kepada MPR untuk menetapkan dan mengubah UUD sesuai Pasal 3 dan Pasal 37 UUD 1945, yang bukan menetapkan dan mengubah UUD 1945.

UUD 1945 merupakan Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang tergolong dalam Hukum Tata Negara (Staatrecht) bukan Hukum Administrasi (Administratieverecht atau Government Law).

UUD yang dimaksud  dalam Pasal 3 UUD 1945 adalah UUD Kekuasaan Pemerintahan yang disebut Pasal 4 ayat 1 UUD 1945.

UUD Kekuasaan Pemerintahan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 itu tergolong Hukum Administrasi atau Hukum Tata Pemerintahan (Administratieverecht atau Government Law).

UUD yang dimaksud dan disebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 1 itulah yang boleh diubah oleh MPR seperti yang disebut pada Pasal 37 UUD 1945.

Perlunya Lembaga atau Majelis Bangsa Indonesia sebagai penjelmaan Bangsa Indonesia yang merupakan Amanat UUD 1945.

Majelis Bangsa itu adalah penerus PPKI dan Komite Nasional yang disebut pada Aturan Peralihan UUD 1945.

Majelis Bangsa Indonesia merupakan penjelmaan Bangsa Indonesia selaku subjek Hukum Alami (Natuurlijkepersoon) pemilik/yang berhak atasTanah/Negeri Indonesia 28 Oktober 1928, pemilik/yang berhak atas Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus1945 dan Pendiri serta Pemilik NKRI (UUD 1945 18 Agustus 1945 jo. 5 Juli 1959) selaku subjek Hukum Badan Hukum (Rechts persoon). Kewenangan Majelis Bangsa Indonesia antara lain : Menyempurnakan dan Mengesahkan Penjelasan UUD 1945.

MPR tidak memiliki wewenang mengubah/mengamandemen UUD 1945. Karena MPR itu merupakan penjelmaan rakyat (Penjelasan UUD 1945.

Oleh karena itu amandemen atau Perubahan UUD 1945 adalah tidak sah.

Saya juga menyampaikan harapan agar Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH. aktif memperjuangkan berlakunya lagi UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945 jo. 5 Juli 1959 (Kembali Ke UUD 1945).

Mari SEGERAKAN Kembali ke UUD 1945. Merdeka!

Adv. Syarifuddin Simbolon, SH.

%d blogger menyukai ini: