Portal Infokom

Media infokom Terpercaya

Taufiequrachman Ruky : DEMOKRASI dan KORUPSI

Kembali ke UUD 1945

Untuk bisa melepaskan diri dari semua ini, kita harus berpegang kembali kepada nilai, etika dan moral, dan kepada tegaknya norma dasar kita dalam bernegara sebagaimana semuanya itu sudah termuat dalam Pembukaan UUD 1945.

Berpolitik yang hanya mendasarkan kepada hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat semata-mata akan dengan mudahnya kemudian berubah menjadi praktek politik yang lebih mengutamakan hak dari pada kewajiban, yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, kelompok dan partai dari pada kepentingan umum dan kepentingan sosial bahkan dari kepentingan bangsa dan negara.

Demokrasi yang lebih mengedepankan kebebasan sebagai sebuah HAM (Hak Asasi Manusia), akan dengan mudah menjadi demokrasi yang kebablasan dan demokrasi yang kuat-kuatan, demokrasi yang menafikan kebenaran yang hakiki.

Padahal kalau mau menggunakan HAM sebagai basis politik dan demokrasi kita, gunakan saja rumusan dan pemahaman HAM pada UUD 1945 (asli) dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM yang sudah sangat memadai, tinggal lagi bagaimana kita mengimplementasikan dan merumuskannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan negara kita.

Caranya pun tidak lah terlalu ribet, lakukan saja amandemen pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem politik, baik itu tentang kepartaian, tentang pemilu, tentang hubungan antar badan atau lembaga perwakilan, tentang hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara serta tentang Pengelolaan Keuangan Negara dengan merujuk kepada pasal-pasal UUD 1945 (asli).

Dan dalam merumuskan kembali seperangkat undang-undang itu, mari kita kembalikan pikiran dan semangat kita semua kepada pemikiran, dan “situation gebunden” yang mempengaruhi para Founding Fathers ketika menyusun dan menyepakati UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945.

Mari kita lakukan semua itu sebelum kita jauh tersesat, sebelum terlambat dan sebelum rakyat menjadi marah dan
“amook”.

Jakarta, 5 Mei 2018.