Portal Infokom

Media infokom Terpercaya

Taufiequrachman Ruky : DEMOKRASI dan KORUPSI

Oligarkhi Politik dan Dinasti Politik
Out come lainnya dari politik dan demokrasi berbiaya tinggi seperti ini terjadilah sebuah situasi di mana politik, ekonomi, hukum, dan kehidupan sosial kita menjadi berorientasi penuh kepada kekuasaan, alih-alih menuju demokrasi sejati “Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, yang terjadi adalah “dari rakyat untuk keluarga,”dari rakyat untuk kroni” dan “dari rakyat untuk kelompok dan golongannya”.

Dan Politik berbiaya sangat tinggi ini mendorong terjadinya kolaborasi antara kaum pemodal yaitu para pemegang kekuasaan ekonomi atau Oligarkhi Ekonomi dan kaum politisi dan Partai Pokitik sehingga kemudian melahirkan Oligarkhi Politik dan Politik Dinasti dalam perpolitikan kita, di mana keluarga besar dan kroni menjadi penguasa dari partai politik, di mana jabatan politik suami digantikan oleh istri dan atau oleh anaknya, di mana seluruh keluarga besarnya mulai dari anak, adik, menantu, keponakan dan ipar, diatur untuk menduduki jabatan
publik. Pada jaman ‘now’ inilah terjadi bapak ditangkap karena korupsi dan kemudian istri dan anak yang menggantikannya pun ditangkap juga karena korupsi, sehingga bergantianlah mereka menjadi penghuni penjara karena korupsi. bahkan terjadi juga suami dan istri atau anak dan bapak bersama sama menjadi terpidana korupsi.

Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
Praktek politik dan demokrasi yang berbiaya tinggi seperti saat ini semakin menjauhkan kita dari tujuan, dan hakekat dari demokrasi yang sejati. Pemilihan Umum yang seharusnya menghasilkan wakil rakyat yang mengambarkan keterwakilan semua kelompok, semua golongan dan semua daerah dan sebagai penerima mandat kedaulatan rakyat, ternyata kemudian berubah menjadi lembaga perwakilan “parpol” dan yang mengikuti apa keinginan ketua umum parpol dan elit parpol, bukan mengikuti apa maunya dan aspirasinya rakyat.
Walaupun kepada lembaga perwakilan rakyat yang dipilih dalam pemilu itu rakyat menyerahkan kedaulatannya, namun itu tidaklah berarti bahwa rakyat kemudian menyerahkan seluruh kedaulatan mereka secara mutlak, tanpa kontrol tanpa pengawasan oleh rakyat sendiri. Lantas di mana letak kontrol rakyat atas penggunaan Kedaulatan nya oleh lembaga Perwakilan saat ini ? jawabannya, tidak ada.

Lembaga Perwakilan rakyat seharusnya mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat bukan malah jadi kuatkuatan, apa-apa di votting. Selain demokrasi super liberal dan politik berbiaya tinggi tadi, maka sumber karut marut dan amburadul semua itu adalah juga karena sudah ditinggalkannya etika, moral, dan hukum dalam berpolitik, sehingga hasilnya adalah demokrasi yang ‘fulus mulus’, demokrasi ‘belantik sapi’, demokrasi ‘beli kucing’ dalam karung, demokrasi ‘nomer piro’ ‘wani piro’. Sayangnya, ada ke zumud-an juga yang menyelimuti bangsa kita dalam sistem politik seperti ini, yaitu mudah terbujuk dan rela untuk melepas kedaulatan, menjual suaranya
dengan hanya dibayar oleh sekantong kresek sembako dan kaos, oleh goyang erotis artis picisan dan oleh janji janji bohong dari para politisi pemburu rente dan penggila kekuasaan tadi. (lanjut baca : Kembali ke UUD 1945)