Portal Infokom

Media infokom Terpercaya

API Melayangkan Uji Materi Perpres No. 82 Tahun 2018 ke MA

Bekasi, PortalInfokom.id – Kartu Sehat (KS) Kota Bekasi menjadi polemik karena diduga tumpang tindih dengan kebijakan BPJS Kesehatan.

Hal itu termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2018 pasal 102.

Pada pasal itu mengatur tentang pemerintah daerah yang menyelenggarakan jaminan kesehatan daerah wajib mengintegrasikannya ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Sehingga itulah yang menjadi acuan terbitnya Peraturan Kemendagri Nomor 33 tahun 2019 tentang Penyusunan APBD tahun 2020. Atas dasar itulah layanan kesehatan  KS-NIK di Kota Bekasi diberhentikan sementara melalui surat edaran per tanggal 31 Desember 2019.

Namun, Pemerintah Kota Bekasi melalui Tim Advokat Patriot Indonesia mengatasnamakan masyarakat melayangkan uji materi terhadap Perpres Nomor 82 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung.

Ketua Tim Advokat Patriot Indonesia, DR. (C) Kemas Herman, SH., MH., melihat Perpres tersebut melakukan monopoli dan melangkahi undang-undang yang ada di atasnya.

Menurutnya, masyarakat Kota Bekasi yang selama ini mendapatkan hak pelayanan kesehatan gratis justru dirugikan jika terintegrasinya BPJS Kesehatan dengan KS-NIK.

“Kami mohon kepada Mahkamah Agung agar kiranya menunda segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Perpres itu hingga putusan berkekuatan hukum tetap,” katanya dalam Dialog Publik Radio Dakta di Hotel Amaroossa Grande Bekasi, Rabu (8/1).

Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawati menyebut walaupun layanan KS sudah dihentikan sementara, warga yang ber-KTP Kota Bekasi tetap bisa mendapatkan hak pelayanan kesehatan.

“Tetap bisa menggunakan KS walaupun belum diintegrasikan selama masa peralihan sampai Agustus 2020. Kami terus berkoordinasi dengan Disdukcapil, BPJS, dan pihak rumah sakit agar tidak ada penolakan,” tegasnya.

Radio Dakta menggelar Dialog Publik di hotel Amaroossa Grande Bekasi pada Rabu (8/1), dengan tema terkait Kusutnya Kartu Sehat Kota Bekasi.

Radio Dakta menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Kota Bekasi, Eddy Sulistijanto, Ketua DPRD Kota Bekasi, H. Chairoman J. Putro, Ketua Tim Advokat Patriot Indonesia, Dr (C) Kemas Herman, SH., MH., dan Kadinkes Kota Bekasi Tanti Rohilawati. ***

Editor:Asiyah Afiifah
Sumber:Radio Dakta

Tinggalkan Balasan